Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Awasi Pilkada Serentak 2024, Ketua Bawaslu Ingatkan Kehadiran Panwascam
Jakarta, Juli 2025 – Situasi politik di sejumlah daerah mulai kembali memanas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Menyikapi potensi pelanggaran ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan intensitas pengawasan dan pencegahan guna menjaga integritas kontestasi politik lokal.

🔍 Daerah Suhu Politik Meningkat

  • Provinsi seperti Sulawesi Selatan menunjukkan indikasi ketegangan menjelang Pilgub, antara lain dari laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan intervensi pejabat daerah dalam kampanye Infopublik+2Rakyat Sulsel+2Instagram+2.

  • Di Riau, prioritas pengawasan difokuskan pada potensi politik uang, termasuk praktik yang keterlaluan dan terstruktur, sebagai ancaman utama kerawanan Pilkada Infopublik+1info.metrokota.go.id+1.

🛡️ Strategi Pengawasan Bawaslu

  1. Evaluasi & refleksi pasca-Pilkada sebelumnya
    Bawaslu daerah seperti Kota Sukabumi dan Kota Metro telah menyelenggarakan evaluasi internal menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Hasil kajian ini digunakan untuk memperkuat sistem, mulai dari rekrutmen pengawas hingga kerja sama lintas stakeholder JDIH KPU+11portal.sukabumikota.go.id+11info.metrokota.go.id+11.

  2. Pemetaan wilayah rawan
    Daerah-daerah dengan pencatatan masalah politik uang, netralitas ASN, atau potensi tekanan politik kini dipetakan lebih detail. Seperti di Riau, yang telah dikategorikan sebagai wilayah tingkat kerawanan sedang hingga tinggi Infopublik.

  3. Patroli intensif dan pendidikan pengawasan partisipatif
    Bawaslu meluncurkan patroli anti-politik uang terutama saat masa tenang dan kampanye intensif. Mereka juga memperkuat edukasi publik, melibatkan kampus dan komunitas lokal untuk cegah pelanggaran sejak dini Instagram+11Kementerian PANRB+11info.metrokota.go.id+11.

📈 Peran Stakeholder & Kolaborasi

  • Forkopimda & ASN lokal diimbau menjaga netralitas dan tidak menjadi instrumen politik.

  • Pemerintah daerah, KPU, dan aparat hukum diminta berperan aktif dalam mendukung pengawasan dan penindakan pelanggaran.

  • Masyarakat diminta ikut serta, menjadi mata dan telinga, melaporkan pelanggaran melalui saluran resmi Bawaslu.

✅ Kesimpulan

Meningkatnya tensi politik di sejumlah daerah menampilkan kompleksitas ancaman Pilkada, dari politik uang hingga penyalahgunaan wewenang ASN. Bawaslu merespons dengan strategi komprehensif: evaluasi pasca-pemilihan, prioritas pengawasan di daerah rawan, patroli intensif, edukasi partisipatif, dan kolaborasi multi-pihak. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga Pilkada tetap demokratis, adil, dan bebas pelanggaran.