newssportsaz_0q4zf1
Kuala Lumpur–Geneva, 5 Agustus 2025 — ASEAN menghadapi tekanan meningkat atas posisi rinciannya terkait krisis Rohingya, menyusul eskalasi pelanggaran hak asasi di Myanmar dan rencana pemilu yang dianggap sebagai “sham election” oleh banyak pihak.
📌 1. Situasi Rohingya dan Tekanan Regional
Sejak tindakan keras militer Myanmar pada 2017, lebih dari 700.000 Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, dengan jutaan lainnya terkucil di kamp-kamp yang sangat minim akses dan terancam kelaparan dan penyakit serius AP News+15Council on Foreign Relations+15Anadolu Ajansı+15.
Pada awal Mei 2025, dua kapal pengungsi Rohingya karam, menewaskan sekitar 427 orang, memperparah tekanan internasional terhadap Myanmar ReliefWeb.
🏛️ 2. ASEAN Kecam Rencana Pemilu Myanmar sebagai ‘Whitewash’
Pada 11 Juli 2025, ASEAN menyatakan bahwa rencana junta Myanmar untuk menggelar pemilu akhir tahun ini “bukan prioritas” dan justru dapat memperburuk situasi karena tidak menjamin integritas maupun inklusivitas politik bagi Rohingya dan oposisi yang sah Anadolu Ajansı.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa konflik harus dihentikan terlebih dahulu sebelum pemilu dilakukan, dan menekankan perlunya penghentian kekerasan serta perluasan gencatan senjata AP NewsAl Jazeera.
🤝 3. Tekanan Kuat pada Kepemimpinan ASEAN
Sebagai ketua ASEAN tahun 2025, Malaysia menghadapi kritikan dari lebih dari 285 lembaga masyarakat sipil yang mendesak agar ASEAN memutus semua hubungan resmi dengan junta Myanmar dan mulai mendukung NUG serta kelompok perlawanan etnis sebagai representasi sah rakyat Myanmar Burma Campaign UK+1.
Laporan oleh Alliance of Parliamentarians for Human Rights dan Amnesty juga menyoroti bahwa sejak coup 2021, ASEAN terlalu lemah merespons pelanggaran di Myanmar dan banyak gagal dalam menerapkan Five-Point Consensus secara efektif Anadolu Ajansı+7bwint.org+7Burma Campaign UK+7.
🌍 4. Krisis Refleksi ASEAN yang Tidak Efektif
Tekanan juga datang dari kecaman global terhadap pendekatan “non-interference” ASEAN yang dinilai telah membuat blok regional ini lamban dan tidak kredibel dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya.
CIVICUS dan LSM lainnya menuntut ASEAN membentuk mekanisme hak asasi yang lebih konkret dan tegas terhadap junta Myanmar CIVICUS Global Alliance.
✅ Ringkasan Situasi Saat Ini
| Aspek | Status |
|---|---|
| Krisis Rohingya | Ekstrem; pengungsi terus bertambah dan bahaya tenggelam meningkat |
| Pandangan ASEAN | Pemilu junta dianggap palsu dan tidak sah |
| Tekanan LSM & Sipil | Mendesak ASEAN lebarkan dukungan ke NUG & kelompok oposisi |
| Tantangan ASEAN | Pendekatan konsensus & non-intervensi banyak dikritik gagal |
| Harapan Tindakan | Memutus legitimasi politik junta; dukungan ke rakyat Myanmar |
ASEAN kini berada di tengah dilema serius: apakah akan tetap tunduk pada prinsip non-intervensi atau memilih mengambil sikap tegas—menganggap bahwa legitimasi perdamaian hanya bisa datang melalui demokrasi yang inklusif dan akuntabel. Masyarakat internasional semakin menyoroti ASEAN agar bertindak nyata, bukan hanya berbicara.
