newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 13 November 2026 – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan di tengah pembahasan politik mengenai pengisian jabatan wakil presiden dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PAN memilih menyerahkan keputusan mengenai kandidat kepada presiden sesuai kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Pernyataan Zulhas menjadi perhatian karena sejumlah partai politik mulai membicarakan mekanisme pergantian wakil presiden. Meski demikian, PAN menegaskan tidak ingin mendahului keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan sosok yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sikap PAN tersebut menunjukkan bahwa partai pendukung pemerintah tidak selalu harus mengajukan kadernya untuk mengisi jabatan strategis dalam pemerintahan. Zulhas menilai proses penentuan calon wakil presiden merupakan kewenangan presiden yang harus dihormati oleh seluruh pihak. Karena itu, PAN tidak menyiapkan nama tertentu untuk disampaikan sebagai kandidat pengganti Gibran. Partai tersebut juga tidak ingin menimbulkan kesan adanya persaingan antarkekuatan politik dalam memperebutkan posisi wakil presiden. Dalam situasi pemerintahan yang sedang menghadapi proses pergantian pejabat, komunikasi antarpimpinan partai tetap diperlukan untuk menjaga koordinasi politik. PAN menyatakan akan mengikuti perkembangan keputusan presiden dan mekanisme yang dijalankan lembaga negara terkait.
Pernyataan Zulhas juga sejalan dengan sikap Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi yang sebelumnya menyampaikan bahwa partainya akan mengikuti keputusan koalisi pemerintahan. Viva Yoga menegaskan PAN menerima hasil pembahasan bersama yang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, calon wakil presiden yang nantinya dipilih sebaiknya memiliki visi dan arah kebijakan yang sejalan dengan presiden. Sosok tersebut juga diharapkan mempunyai pengalaman dalam pemerintahan serta kemampuan membantu pelaksanaan program nasional. PAN menilai keselarasan antara presiden dan wakil presiden penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, partai berlambang matahari putih tersebut lebih mengutamakan dukungan terhadap keputusan presiden daripada mengajukan kandidat sendiri.
Selain PAN, sejumlah partai politik lain juga menyatakan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk yang menyerahkan proses penentuan kandidat kepada Presiden Prabowo. Sikap tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan partai-partai untuk menghormati kewenangan presiden dalam mengajukan calon wakil presiden. Meski tidak mengusulkan nama, partai-partai tersebut tetap memiliki pandangan mengenai kriteria sosok yang dinilai mampu mendampingi kepala negara. Pembahasan mengenai kandidat juga menjadi perhatian karena jabatan wakil presiden memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintahan. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden. Proses pemilihan tersebut wajib diselesaikan paling lambat 60 hari setelah jabatan dinyatakan kosong. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Presiden Prabowo dalam menentukan kandidat pengganti Gibran. Sebelum mengajukan nama, presiden dapat melakukan komunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah untuk mendengarkan berbagai pertimbangan politik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa konsultasi dengan partai koalisi merupakan bagian dari proses yang dapat ditempuh presiden. Namun, keputusan akhir mengenai dua kandidat tetap berada pada kewenangan Presiden Prabowo.
Proses pengisian jabatan wakil presiden mulai berjalan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diterima Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan lembaga negara. Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR melakukan pembahasan mengenai tahapan pengisian jabatan yang kosong. Melalui rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026), MPR menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru. MPR juga menyiapkan proses verifikasi dokumen calon yang akan diajukan oleh presiden. Penetapan jadwal tersebut memberikan kepastian mengenai tahapan pergantian wakil presiden sekaligus menjadi batas persiapan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Di tengah proses tersebut, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat sore. Pertemuan tersebut berlangsung ketika komunikasi politik mengenai pengisian jabatan wakil presiden semakin intensif. Zulhas termasuk pimpinan partai yang telah mengonfirmasi undangan pertemuan dengan presiden. Meski agenda pembicaraan belum seluruhnya diumumkan, pertemuan tersebut menjadi perhatian karena bertepatan dengan persiapan pengajuan dua calon wakil presiden kepada MPR. PAN menegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada siapa pun yang nantinya dipilih Presiden Prabowo untuk diajukan sebagai kandidat. Dengan sikap tersebut, PAN memastikan tidak akan mendorong kadernya sendiri dalam proses pencalonan dan memilih menunggu keputusan resmi presiden sebelum tahapan pemilihan berlangsung.
