newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 November 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat program revitalisasi sekolah telah menjangkau 39.284 satuan pendidikan hingga 20 Oktober 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Selain memperbaiki bangunan sekolah, pelaksanaan revitalisasi turut melibatkan lebih dari 58.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Kegiatan pembangunan tersebut juga menyerap sekitar 239.000 tenaga kerja di berbagai daerah. Pemerintah menilai program ini memberikan manfaat ganda bagi sektor pendidikan dan perekonomian masyarakat.
Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha menyampaikan capaian tersebut dalam rapat koordinasi penyampaian informasi kinerja dua tahun pemerintahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan layak digunakan. Pada 2025, program serupa telah menjangkau 16.167 sekolah dengan tingkat penyelesaian pembangunan mencapai 99,96 persen. Pemerintah kemudian memperluas cakupan program pada 2026 untuk menjangkau lebih banyak satuan pendidikan. Perluasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi bangunan dan kebutuhan fasilitas belajar di masing-masing wilayah.
Yudhistira menjelaskan bahwa revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta terdampak bencana alam. Penentuan prioritas tersebut bertujuan memastikan sekolah dengan kebutuhan paling mendesak memperoleh perhatian terlebih dahulu. Pemerintah juga berupaya memperbaiki ruang kelas dan fasilitas pendukung agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik. Sekolah yang memiliki keterbatasan sarana pendidikan menjadi perhatian karena kondisi bangunan dapat memengaruhi kenyamanan dan keselamatan peserta didik. Melalui program ini, pemerintah berharap kesenjangan kualitas fasilitas pendidikan antardaerah dapat dikurangi secara bertahap.
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan revitalisasi adalah penggunaan skema swakelola yang memberikan peran langsung kepada pihak sekolah. Melalui mekanisme tersebut, dana pembangunan disalurkan ke satuan pendidikan untuk dikelola sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat melibatkan masyarakat sekitar dalam pekerjaan konstruksi maupun penyediaan bahan bangunan. Pendekatan ini memungkinkan pelaku UMKM lokal memperoleh kesempatan menyediakan material, perlengkapan, dan berbagai kebutuhan pendukung proyek. Dengan demikian, anggaran revitalisasi tidak hanya digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, tetapi juga membantu menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah.
Pelibatan lebih dari 58.000 UMKM menjadi salah satu dampak ekonomi yang disoroti pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut. Usaha kecil seperti toko material bangunan, penyedia perlengkapan konstruksi, jasa transportasi, hingga warung makan berpeluang memperoleh tambahan pendapatan selama kegiatan pembangunan berlangsung. Di sisi lain, penyerapan sekitar 239.000 tenaga kerja memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat setempat. Pemerintah menilai penggunaan tenaga kerja lokal dapat membantu meningkatkan perputaran ekonomi daerah sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sekolah. Manfaat ekonomi tersebut diharapkan dapat dirasakan secara lebih luas, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan kesempatan kerja.
Kemendikdasmen juga memberikan perhatian terhadap pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, revitalisasi telah menjangkau 3.134 dari 3.178 sekolah sasaran atau sekitar 98,6 persen. Sementara itu, pemulihan fasilitas pendidikan di sejumlah daerah lain masih berlangsung sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah mengakui bahwa masih terdapat sekolah yang membutuhkan perbaikan serta dukungan tambahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.
Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga pada kualitas tenaga pendidik dan pemerataan akses pembelajaran. Kemendikdasmen terus mendorong peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang mendukung kegiatan belajar. Program revitalisasi diharapkan dapat menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan produktif. Pemerintah juga perlu memastikan setiap pembangunan memenuhi standar kualitas serta memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik. Dengan cakupan puluhan ribu sekolah dan keterlibatan masyarakat lokal, revitalisasi pendidikan pada 2026 diharapkan mampu mendukung pemerataan layanan pendidikan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
