newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 17 September 2026 – Pemerintah menyiapkan dua skema utama untuk memenuhi kebutuhan listrik di 10.068 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah pelosok Indonesia melalui Program Listrik Desa periode 2025-2029. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menjelaskan, sebagian lokasi akan mendapatkan pasokan melalui penyambungan dan perluasan jaringan listrik PLN yang sudah tersedia. Sementara daerah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan akan dilayani menggunakan pembangkit listrik skala kecil berbasis energi baru dan terbarukan dengan sistem mandiri atau off-grid. Program tersebut menyasar dusun dan desa yang belum sepenuhnya mendapatkan akses listrik, termasuk kawasan pegunungan serta pulau terpencil dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Pemerintah menargetkan seluruh program dapat dituntaskan secara bertahap hingga 2029.
Target 10.068 lokasi tersebut tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten dan kota, serta 36 provinsi. Hingga Agustus 2026, elektrifikasi telah terealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen dari keseluruhan target. Dengan capaian tersebut, pemerintah masih mempunyai pekerjaan besar untuk menyelesaikan lebih dari 8.500 lokasi dalam beberapa tahun mendatang. Pelaksanaan dilakukan mengikuti peta jalan Program Listrik Desa 2025-2029 yang telah disusun pemerintah bersama PLN. Program ini juga diarahkan untuk memperluas manfaat listrik hingga sekitar 770 ribu rumah tangga.
Skema pertama akan digunakan pada 5.466 lokasi yang relatif memungkinkan untuk dijangkau jaringan PLN. Pemerintah akan melakukan penyambungan sekaligus memperluas jaringan listrik yang sudah tersedia menuju permukiman yang belum mendapatkan layanan. Pendekatan tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk wilayah yang lokasinya masih berada cukup dekat dengan infrastruktur kelistrikan eksisting. Pembangunan dapat mencakup jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, gardu distribusi, serta fasilitas pendukung lainnya. Setelah infrastruktur mencapai permukiman, rumah tangga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh sambungan listrik. Skema ini menjadi pilihan utama ketika perluasan jaringan secara teknis dan ekonomis masih dapat dilakukan.
Tantangan berbeda ditemukan pada 4.602 lokasi lainnya. Wilayah tersebut berada terlalu jauh atau mempunyai kondisi geografis yang membuat perluasan jaringan PLN konvensional sulit dilakukan. Pemerintah karena itu memilih skema kedua berupa pembangunan pembangkit listrik skala kecil berbasis EBT yang dapat beroperasi secara off-grid. Total kapasitas pembangkit baru yang dibutuhkan untuk melayani ribuan lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 508 megawatt. Sistem mandiri memungkinkan masyarakat mendapatkan pasokan listrik tanpa menunggu jaringan utama PLN mencapai wilayah mereka. Pendekatan tersebut terutama relevan untuk pulau kecil, kawasan pegunungan, serta permukiman terpencil yang mempunyai hambatan geografis tinggi.
Jenis pembangkit yang digunakan pada setiap lokasi tidak akan dibuat seragam. Pemerintah akan menyesuaikannya dengan potensi energi yang tersedia di masing-masing daerah. Tenaga surya dapat digunakan pada wilayah yang mempunyai paparan sinar matahari memadai, sedangkan sumber daya air dapat dimanfaatkan apabila kondisi geografis mendukung pembangunan pembangkit hidro skala kecil. Biomassa juga menjadi salah satu alternatif bagi wilayah yang mempunyai sumber bahan baku mencukupi. Pendekatan berbasis sumber daya lokal diharapkan membuat sistem kelistrikan lebih sesuai dengan karakter daerah. Pemilihan teknologi juga perlu mempertimbangkan kontinuitas pasokan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan pemeliharaan setelah pembangkit beroperasi.
Pemerintah memperkirakan keseluruhan program elektrifikasi 10.068 lokasi membutuhkan biaya sekitar Rp61,65 triliun. Pembiayaan direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan secara bertahap sepanjang periode 2025 hingga 2029. Besarnya kebutuhan dana berkaitan dengan karakter program yang tidak hanya membutuhkan sambungan rumah tangga, tetapi juga pembangunan infrastruktur di daerah dengan tingkat kesulitan berbeda. Pada wilayah tertentu, biaya pembangunan jaringan dapat meningkat karena medan, jarak, dan akses transportasi. Sementara untuk daerah off-grid, pemerintah perlu membangun sumber pembangkit baru beserta sistem distribusinya. Karena itu, pelaksanaan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas dan kesiapan setiap lokasi.
Program Listrik Desa sendiri mempunyai beberapa tahapan sebelum masyarakat dapat menikmati pasokan listrik. Pemerintah terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap lokasi yang masuk dalam sasaran program. Setelah itu dilakukan penyusunan rancangan teknis dan kebutuhan anggaran berdasarkan kondisi geografis serta jumlah calon pelanggan. Tahapan berikutnya adalah pembangunan infrastruktur, penyambungan, hingga pemeliharaan secara berkala. Proses tersebut membuat waktu penyelesaian setiap lokasi dapat berbeda karena tingkat kesulitannya tidak sama. Wilayah yang berada dekat jaringan PLN dapat mempunyai proses pembangunan berbeda dibandingkan pulau terpencil yang membutuhkan pembangkit mandiri.
Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pemerataan pembangunan. Kehadiran listrik di daerah pelosok diharapkan tidak hanya memberikan penerangan kepada rumah tangga. Akses energi juga dapat mendukung kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Sekolah dapat menggunakan berbagai perangkat elektronik untuk menunjang pembelajaran, sementara fasilitas kesehatan memperoleh pasokan energi untuk menjalankan peralatan yang membutuhkan listrik. Di tingkat rumah tangga, listrik juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerangan tradisional. Pemerintah berharap manfaat tersebut pada akhirnya meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas hidup masyarakat.
Dampak ekonomi menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat elektrifikasi daerah terpencil. Pasokan listrik memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produktif hingga malam hari sekaligus menggunakan berbagai peralatan untuk mendukung usaha. Pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan lemari pendingin, mesin produksi sederhana, maupun perangkat digital setelah pasokan energi tersedia secara memadai. Akses telekomunikasi juga dapat meningkat karena perangkat komunikasi dan infrastruktur pendukung membutuhkan listrik. Kondisi tersebut membuka peluang masyarakat mendapatkan akses lebih luas terhadap informasi dan pasar. Pemerintah karena itu memandang elektrifikasi sebagai infrastruktur dasar yang dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Program tersebut juga menjadi bagian dari target pemerintah untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional menuju 100 persen pada 2029. Tantangan terbesar berada pada kelompok permukiman yang selama ini belum terjangkau jaringan karena lokasi terpencil dan jumlah penduduk terbatas. Pemetaan program kini dilakukan lebih rinci hingga tingkat dusun dan klaster permukiman, tidak hanya berhenti pada tingkat desa. Pendekatan tersebut diperlukan karena sebuah desa dapat secara administratif telah mendapatkan listrik, tetapi masih mempunyai sejumlah dusun yang belum menikmati layanan PLN. Dengan pemetaan lebih detail, pemerintah berupaya memastikan indikator elektrifikasi menggambarkan kondisi masyarakat hingga tingkat permukiman.
Kementerian ESDM sebelumnya menegaskan percepatan Program Listrik Desa menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan target 10.068 titik mencakup desa, dusun, dan kampung yang masih membutuhkan akses listrik dari Aceh hingga Papua. Pemerintah menginginkan masyarakat di wilayah tersebut pada akhirnya dapat menikmati layanan listrik secara memadai sepanjang hari. Program itu telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dan dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan untuk memastikan pembangunan dapat berjalan sesuai peta jalan. Dengan cakupan nasional, koordinasi antara pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaannya.
Untuk 2027, pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp9,31 triliun. Selain pembangunan infrastruktur, program Bantuan Pasang Baru Listrik direncanakan menyasar sekitar 400 ribu rumah tangga dengan anggaran sekitar Rp949 miliar. Bantuan tersebut menjadi pelengkap karena ketersediaan jaringan belum otomatis membuat seluruh keluarga mampu melakukan pemasangan listrik secara mandiri. Rumah tangga yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh bantuan setelah jaringan tersedia di wilayah mereka. Kombinasi pembangunan infrastruktur dan bantuan sambungan rumah tangga diharapkan mempercepat perluasan akses energi.
Tantangan berikutnya tidak hanya menyelesaikan pembangunan, tetapi juga memastikan infrastruktur dapat beroperasi secara berkelanjutan. Sistem off-grid di lokasi terpencil membutuhkan mekanisme pemeliharaan yang sesuai karena akses teknisi dan suku cadang dapat lebih sulit dibandingkan wilayah perkotaan. Kapasitas pembangkit juga harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi listrik pada masa mendatang. Pemanfaatan sumber energi lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman bahan bakar dari luar daerah. Namun, keandalan teknologi dan kemampuan pengelolaan tetap menjadi faktor penting agar fasilitas yang dibangun dapat digunakan dalam jangka panjang. Karena itu, pemeliharaan berkala telah dimasukkan sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan program.
Dua skema yang disiapkan pemerintah pada akhirnya dirancang untuk menjawab perbedaan karakter geografis dari 10.068 lokasi sasaran. Sebanyak 5.466 lokasi akan mendapatkan listrik melalui perluasan jaringan PLN, sedangkan 4.602 lokasi lainnya dilayani melalui pembangkit EBT off-grid dengan kebutuhan kapasitas baru sekitar 508 MW. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 770 ribu rumah tangga di 36 provinsi dan membutuhkan anggaran sekitar Rp61,65 triliun hingga 2029. Hingga Agustus 2026, sebanyak 1.516 lokasi telah berhasil dielektrifikasi atau sekitar 15 persen dari keseluruhan target. Pemerintah kini harus mempercepat pembangunan pada ribuan lokasi tersisa sembari memastikan infrastruktur yang dibangun dapat beroperasi secara berkelanjutan. Target akhirnya adalah mempersempit kesenjangan akses energi sekaligus memastikan masyarakat di daerah pelosok memperoleh manfaat listrik untuk pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan kegiatan ekonomi.
