Jakarta, 19 November 2026 – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, tidak berkaitan dengan pembahasan calon wakil presiden. Sjafrie menyatakan dirinya tidak memiliki niat maupun ketertarikan untuk membicarakan persoalan tersebut dalam agenda pertemuan bersama pimpinan DPR. Penegasan itu disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi politik yang mengaitkan pertemuan keduanya dengan dinamika pengisian jabatan wakil presiden. Menurut Sjafrie, kedatangannya ke DPR sepenuhnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan. Ia memastikan pembicaraan difokuskan pada agenda kelembagaan, khususnya rencana penyempurnaan regulasi pertahanan nasional yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan negara.
Pertemuan Sjafrie dengan Dasco berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap perkembangan politik nasional, termasuk pembahasan mengenai posisi wakil presiden. Kondisi tersebut membuat pertemuan sejumlah pejabat tinggi negara berpotensi dikaitkan dengan agenda politik yang lebih luas. Namun, Sjafrie menolak anggapan bahwa kedatangannya ke parlemen memiliki hubungan dengan pembicaraan mengenai figur calon wakil presiden. Ia menekankan bahwa komunikasi antara Kementerian Pertahanan dan DPR merupakan bagian dari mekanisme kerja pemerintahan yang berlangsung secara rutin. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Pertahanan memang perlu melakukan koordinasi dengan lembaga legislatif, terutama berkaitan dengan penyusunan kebijakan, pengawasan, serta pembahasan peraturan perundang-undangan. Karena itu, Sjafrie meminta agar pertemuan tersebut dipahami berdasarkan agenda resmi yang dibicarakan, bukan melalui spekulasi mengenai kepentingan politik tertentu.
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie menilai regulasi yang telah berlaku lebih dari dua dekade itu membutuhkan penyempurnaan agar mampu menjawab perkembangan tantangan pertahanan modern. Perubahan lingkungan strategis internasional, kemajuan teknologi militer, dan kebutuhan peningkatan kesiapan nasional menjadi sejumlah pertimbangan dalam pembaruan aturan tersebut. Pemerintah ingin memastikan sistem pertahanan Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas serta mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Dalam pembahasan awal, Sjafrie juga menyoroti pentingnya penegasan strategi pertahanan defensif aktif yang berorientasi pada perlindungan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Konsep tersebut dinilai perlu dirumuskan secara lebih tegas agar menjadi bagian dari arah kebijakan pertahanan nasional.
Selain bertemu Dasco, Sjafrie melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto untuk membicarakan langkah penyusunan revisi undang-undang. Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR berencana menyiapkan kelompok kerja yang melibatkan tenaga ahli guna merumuskan materi perubahan regulasi secara lebih mendalam. Proses penyusunan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rancangan yang mempertimbangkan kebutuhan pertahanan sekaligus prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Sjafrie menargetkan konsep perubahan dapat dipersiapkan hingga akhir 2026 sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut pada tahun berikutnya. Koordinasi antara pemerintah dan DPR diperlukan karena revisi undang-undang membutuhkan kesepakatan mengenai substansi, ruang lingkup pengaturan, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, agenda pertemuan diarahkan pada penyusunan langkah konkret untuk memperkuat dasar hukum sistem pertahanan Indonesia.
Penjelasan Sjafrie mengenai tidak adanya pembahasan calon wakil presiden sekaligus menjadi upaya memperjelas tujuan komunikasi yang dilakukannya dengan pimpinan DPR. Ia menempatkan urusan pertahanan sebagai prioritas utama dalam pertemuan tersebut dan tidak memberikan pernyataan mengenai dukungan terhadap figur tertentu dalam dinamika politik nasional. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pertahanan Negara melalui mekanisme legislasi yang transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait. Penyempurnaan regulasi tersebut memiliki arti penting karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pertahanan, kesiapan organisasi militer, serta strategi menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Sementara itu, pembahasan mengenai calon wakil presiden tetap menjadi persoalan tersendiri yang harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme politik yang berlaku. Dengan penegasan tersebut, Sjafrie berharap perhatian terhadap pertemuannya dengan Dasco dapat kembali diarahkan pada substansi kebijakan pertahanan yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama DPR.





