Jakarta, 16 November 2026 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional. Muzani menjelaskan bahwa setiap kandidat wajib melengkapi dokumen administratif sebelum mengikuti tahapan pemilihan di MPR. Untuk memastikan seluruh ketentuan terpenuhi, MPR telah membentuk panitia verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen calon. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjamin bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Pernyataan itu disampaikan Muzani dalam konferensi pers seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Jumlah kandidat tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Muzani menyebut terdapat sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi setiap kandidat sebelum proses pemilihan dilaksanakan. Meski demikian, ia belum menjelaskan secara terperinci seluruh persyaratan tersebut kepada publik. Penjelasan lebih lengkap akan disampaikan oleh tim verifikasi setelah tahapan pemeriksaan dokumen mulai dilakukan.
Panitia verifikasi yang dibentuk MPR akan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dengan melibatkan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman. Tim tersebut bertanggung jawab memastikan dokumen yang diserahkan setiap calon memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah ijazah pendidikan, yang keabsahannya perlu diperiksa melalui mekanisme verifikasi. Selain itu, pemeriksaan dapat mencakup berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan kelayakan calon untuk menduduki jabatan wakil presiden. Muzani menegaskan bahwa tim verifikasi nantinya akan memberikan penjelasan mengenai rincian persyaratan tersebut. Langkah ini dilakukan agar proses pencalonan tidak hanya memenuhi kebutuhan politik, tetapi juga memiliki dasar administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain membentuk panitia verifikasi, Rapat Gabungan MPR menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang bertugas mempersiapkan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dan beranggotakan 26 orang. Tugasnya mencakup persiapan administrasi persidangan serta penyusunan keputusan yang diperlukan setelah proses pemilihan selesai. Pembentukan panitia khusus menunjukkan bahwa MPR mulai mempersiapkan tahapan pengisian jabatan secara lebih terstruktur. Setiap unsur yang terlibat diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Dengan persiapan tersebut, pelaksanaan sidang paripurna diharapkan berjalan tertib dan sesuai ketentuan konstitusi.
MPR juga menetapkan perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Sebelumnya, sidang tersebut direncanakan berlangsung pada 2 Desember, tetapi jadwal kemudian disesuaikan setelah adanya permintaan dari Presiden Prabowo. Perubahan tersebut berkaitan dengan padatnya agenda kenegaraan presiden sehingga diperlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses pengajuan calon. MPR menyepakati bahwa dua nama kandidat harus disampaikan paling lambat pada 25 November 2026. Batas waktu tersebut memberikan kesempatan kepada panitia verifikasi untuk melakukan pemeriksaan sebelum sidang paripurna digelar. Muzani menegaskan bahwa presiden wajib mengajukan dua kandidat, bukan hanya satu nama, sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan oleh MPR apabila jabatan tersebut kosong. Dalam ketentuan itu, presiden mengusulkan dua calon untuk kemudian dipilih melalui sidang MPR dalam batas waktu yang ditentukan. Mekanisme tersebut berbeda dari pemilihan umum karena keputusan dilakukan oleh lembaga permusyawaratan berdasarkan usulan presiden. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap persyaratan calon menjadi tahapan penting sebelum anggota MPR menentukan pilihan. Selain memastikan kelengkapan dokumen, proses verifikasi juga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kelayakan administratif masing-masing kandidat. MPR menilai keterbukaan proses diperlukan agar masyarakat dapat memahami tahapan pengisian jabatan sesuai aturan negara.
Ahmad Muzani berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember mendatang. Ia menegaskan bahwa MPR akan menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan konstitusi serta tata tertib lembaga yang berlaku. Sementara itu, perhatian publik masih tertuju pada dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo sebagai calon wakil presiden. Hingga pengumuman resmi dilakukan, berbagai nama yang berkembang dalam pembahasan politik belum dapat dianggap sebagai kandidat yang telah ditetapkan. Panitia verifikasi akan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum proses pemilihan berlangsung. Dengan tahapan yang terukur dan transparan, MPR berharap pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan nasional.





