newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 14 November 2026 – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungannya terhadap upaya memperluas program sekolah swasta gratis sebagai langkah meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Partai tersebut juga mengusulkan agar sekolah luar biasa (SLB) swasta dilibatkan dalam kebijakan tersebut sehingga anak-anak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih merata. Perluasan program dinilai penting karena tidak semua wilayah memiliki sekolah negeri dengan daya tampung yang mencukupi. Melalui kerja sama antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan sekolah tanpa terbebani biaya pendidikan yang tinggi.
Dukungan PSI terhadap sekolah swasta gratis didasarkan pada kebutuhan memperluas pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Selama ini, sebagian orang tua memilih sekolah swasta karena tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri atau karena lokasi sekolah swasta lebih dekat dengan tempat tinggal. Namun, biaya pendidikan menjadi salah satu kendala yang dapat memengaruhi keberlanjutan sekolah anak. Dengan memperbanyak sekolah swasta yang bekerja sama dalam program pendidikan gratis, pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang sudah tersedia. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap sekolah negeri yang menghadapi tingginya jumlah pendaftar setiap tahun ajaran.
PSI menilai perhatian terhadap SLB swasta perlu menjadi bagian dari pembahasan kebijakan pendidikan gratis. Anak-anak penyandang disabilitas membutuhkan layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dalam praktiknya, sejumlah keluarga harus mencari sekolah khusus yang lokasinya cukup jauh atau memiliki biaya pendidikan yang tidak sedikit. Keterbatasan pilihan tersebut dapat menjadi hambatan bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan secara berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan SLB swasta dinilai dapat membantu memperluas jangkauan layanan pendidikan khusus. Usulan tersebut sekaligus menekankan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah sekolah, tetapi juga kemampuan sistem pendidikan melayani kebutuhan peserta didik yang beragam.
Pelaksanaan program sekolah swasta gratis memerlukan kerja sama yang jelas antara pemerintah daerah dan pengelola sekolah. Pemerintah perlu menentukan mekanisme pembiayaan, persyaratan sekolah peserta, serta standar pelayanan pendidikan yang harus dipenuhi. Sekolah swasta yang dilibatkan juga membutuhkan kepastian dukungan anggaran agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Selain biaya operasional, perhatian perlu diberikan pada kesejahteraan guru, ketersediaan fasilitas pembelajaran, dan kebutuhan pemeliharaan sarana pendidikan. Tanpa perencanaan yang matang, perluasan program berisiko menimbulkan kesenjangan kualitas antara sekolah yang memperoleh dukungan memadai dan sekolah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.
Khusus untuk SLB swasta, kebutuhan pembiayaan dapat berbeda dengan sekolah umum karena proses pembelajaran sering memerlukan pendampingan dan fasilitas khusus. Sejumlah peserta didik membutuhkan alat bantu belajar, materi pembelajaran yang disesuaikan, serta dukungan tenaga pendidik dengan kompetensi pendidikan khusus. Aksesibilitas bangunan dan lingkungan sekolah juga menjadi aspek penting agar seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan pendidikan dengan aman dan nyaman. Oleh sebab itu, skema pembiayaan SLB swasta perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata setiap satuan pendidikan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perluasan akses tidak mengurangi kualitas layanan yang diterima anak-anak penyandang disabilitas.
Selain memperluas jumlah sekolah peserta program, pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan gratis menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah harus memastikan sekolah yang mengikuti program tidak membebankan pungutan yang bertentangan dengan ketentuan pembiayaan yang telah disepakati. Informasi mengenai persyaratan pendaftaran, cakupan biaya yang ditanggung, serta hak peserta didik juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi tersebut penting agar keluarga memahami manfaat program dan tidak menghadapi biaya tambahan yang tidak terduga. Evaluasi berkala terhadap mutu pembelajaran, kondisi fasilitas, serta penggunaan anggaran dapat membantu menjaga keberlanjutan program. Dengan pengawasan yang baik, kerja sama antara pemerintah dan sekolah swasta diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas.
Usulan PSI untuk melibatkan SLB swasta memperluas pembahasan mengenai pendidikan gratis agar tidak hanya berfokus pada sekolah umum. Kebijakan pendidikan yang merata perlu mempertimbangkan kebutuhan anak dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan belajar. Perluasan program juga harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran serta kesiapan pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan. Apabila dirancang secara tepat, kerja sama dengan sekolah swasta dapat menjadi salah satu cara meningkatkan daya tampung sekaligus memperluas pilihan pendidikan bagi masyarakat. Keterlibatan SLB swasta diharapkan membantu memastikan anak-anak penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam upaya pemerataan layanan pendidikan. Pembahasan lebih lanjut mengenai pembiayaan, persyaratan, dan pengawasan akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.
