Surabaya, 17 November 2026 – Dugaan pemeriksaan menstruasi terhadap siswi di salah satu SMP negeri di Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi perhatian setelah muncul pengaduan mengenai tindakan yang dinilai melanggar privasi peserta didik. Dalam pengaduan tersebut, siswi disebut diminta mengangkat rok untuk memastikan kondisi menstruasinya. Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran mengenai penerapan aturan sekolah yang berkaitan dengan kondisi biologis siswa perempuan. Pemeriksaan yang menyentuh wilayah pribadi dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan rasa malu, ketidaknyamanan, dan tekanan psikologis. Pengaduan tersebut juga menyoroti pentingnya perlindungan hak anak dalam lingkungan pendidikan.
Persoalan bermula dari keluhan mengenai cara pemeriksaan menstruasi yang disebut dilakukan terhadap siswi di lingkungan sekolah. Tindakan meminta peserta didik mengangkat rok menjadi bagian yang dipersoalkan karena berkaitan langsung dengan batas privasi tubuh. Dalam lingkungan pendidikan, setiap kebijakan mengenai kesehatan reproduksi maupun kondisi menstruasi seharusnya diterapkan dengan mempertimbangkan usia, kenyamanan, dan martabat siswa. Sekolah juga perlu memastikan bahwa kegiatan pemeriksaan tidak dilakukan dengan cara yang mempermalukan atau menimbulkan ketakutan. Namun, kronologi lengkap, alasan pemeriksaan, dan keterangan pihak sekolah masih perlu dipastikan melalui penelusuran lebih lanjut.
Menstruasi merupakan proses biologis alami yang dialami perempuan dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat peserta didik. Pemeriksaan kondisi kesehatan reproduksi pada anak membutuhkan pendekatan yang tepat, termasuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi serta menghormati persetujuan dan batasan tubuh. Apabila sekolah memiliki kebutuhan administratif terkait kondisi menstruasi, mekanisme yang digunakan seharusnya tidak melibatkan pemeriksaan fisik yang tidak diperlukan. Guru dan tenaga kependidikan juga memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh siswa. Karena itu, pengaduan mengenai dugaan pemeriksaan dengan mengangkat rok perlu ditangani secara hati-hati agar hak dan kondisi psikologis siswi tetap terlindungi.
Kasus ini turut menjadi perhatian dalam pembahasan perlindungan anak di lingkungan sekolah, terutama mengenai batas kewenangan tenaga pendidik terhadap tubuh peserta didik. Setiap anak memiliki hak atas rasa aman, privasi, dan perlakuan yang menghormati martabatnya selama mengikuti kegiatan pendidikan. Apabila terdapat dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak, pihak sekolah dan instansi pendidikan perlu melakukan pemeriksaan secara objektif. Proses klarifikasi juga harus memberikan ruang bagi siswi untuk menyampaikan pengalaman tanpa tekanan atau kekhawatiran akan mendapatkan perlakuan berbeda. Pendampingan dari orang tua maupun tenaga profesional dapat diperlukan apabila kejadian tersebut menimbulkan dampak emosional terhadap peserta didik.
Pengaduan siswi SMP negeri di Surabaya mengenai pemeriksaan menstruasi menjadi pengingat pentingnya penerapan kebijakan sekolah yang menghormati hak pribadi siswa. Dinas pendidikan dan pihak sekolah diharapkan memastikan seluruh prosedur yang berkaitan dengan kesehatan peserta didik berjalan sesuai prinsip perlindungan anak. Pemeriksaan terhadap dugaan kejadian tersebut perlu dilakukan secara transparan tanpa membuka identitas maupun informasi pribadi siswi yang terlibat. Selain menyelesaikan persoalan yang diadukan, evaluasi terhadap pemahaman guru mengenai privasi tubuh dan kesehatan reproduksi juga menjadi langkah penting. Lingkungan pendidikan yang aman harus menjamin setiap peserta didik memperoleh perlakuan bermartabat tanpa menghadapi tindakan yang dapat mengganggu rasa nyaman dan kepercayaan diri mereka.






